Peralihan Politik Oportunis Pragmatis Ke Politik Etis

endahuluan Seorang filosof Yunani terkemuka Aristoteles pernah mengatakan bahwa politik merupakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya karena tujuan dan target akhir politik adalah bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sehat sehingga semua warga negara merasa dilindungi dan dibela hak-haknya untuk tumbuh menjadi pribadi sehat sesuai minat dan bakatnya. Selain itu para filosof juga pada umumnya memandang politik sebagai seni dan ilmu yang sangat terhormat dan karenanya para politisi haruslah memiliki kualitas moral dan intelektual yang tinggi. Menurut para pemikir, prasyarat politik adalah kualitas moral yang harus dimiliki oleh pelaku politik di samping kompetensi dan profesionalitas. Hal ini tentu melahirkan argumen lanjutan  seperti yang disampaikan Komaruddin Hidayat: “Bila para politisi tidak bermoral dan tidak memiliki kapasitas intelektual, mana mungkin mereka bisa mendidik dan mendesain masyarakat agar hidup dan berkembang menjadi masyarakat yang beradab?” Banyak pengamat politik berpandangan sinis: "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun." "Etika politik itu nonsens". Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara? Analisis Kebutuhan BerkuasaKebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Mc Clelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. Need of Power (n-pow) adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan memiliki motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. Ada juga motivasi untuk peningkatan status dan prestise pribadi. Mereka yang memiliki kebutuhan kekuasaan dapat menjadi orang yang memiliki dua tipe, personal dan institusional. Mereka yang butuh kekuasaan personal menginginkan orang lain secara langsung, dan kebutuhan ini sering diterima sebagai hal yang tidak diingini. Seseorang yang membutuhkan kekuasan lembaga mau mengorganisir usaha orang lain untuk tujuan lebih lanjut dari organisasi. Manejer dengan kebutuhan kekuasaan lembaga yang tinggi cenderung lebih efektif dibandingkan dengan mereka yang membutuhkan kekuasaan personel tinggi. Pentingnya Etika Politik Urgensi etika atau moral menjadi suatu keniscayaan tatkala orientasi politik yang dijalani bermuara untuk menciptakan tatanan bangunan kemasyarakatan yang beradab dan sejahtera. Dalam konteks politik yang ideal tentunya semua sepakat bahwa untuk membangun civil society yang berasaskan kebijakan kemasyarakatan, aspek moralitas, etika santun dan sportifitas harus dijunjung tinggi. Dalam penjelasan mengenai etika berpolitik, Komaruddin Hidayat mengatakan adanya kemiripan antara dunia politik dan dunia sepak bola. Kedua dunia tersebut dalam prosesnya sama-sama bersifat kompetitif dan melahirkan dua pihak: yang kalah dan yang menang. Dalam setiap pertunjukannya keduanya menjadi sebuah festival yang mencakup berbagai dimensi seperti unjuk kecerdasan berupa taktik dan tipu muslihat, bertahan, menyerang, teriak suporter sampai luapan emosional. Namun diharapkan  masing-masing bersifat kesatria dan sportif demi terciptanya susana yang etis dan beradab. Penonton tentu akan lebih senang melihat setiap kompetisi sepak bola atau kompetisi politik yang apik dan tidak menimbulkan konflik. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kualitas dunia perpolitikan kita?  Dalam hal ini kita harus jujur mengakui bahwa dunia politik kita masih memerlukan pendidikan etika secara serius dan kontinuitas. Kecurangan, politik uang dan korupsi yang semakin laten disinyalir masih berakar kuat dan mentradisi dalam tubuh politik Indonesia. Hampir di setiap festival pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia terjadi kecurangan dan kerusuhan yang menyeret masyarakat untuk terjun ke dalam konflik. Dan tak jarang pula konflik politik tersebut melebar menjadi konflik yang bernuansa SARA. Selain itu banyaknya politisi yang bertarung dalam dunia politik ternyata menggunakan cara-cara yang tidak etis. Serangan fajar, money politic, saling serang antar kandidat hingga upaya memobilisasi massa untuk membatalkan rekapitulasi suara kerap kali menghiasi halaman utama media massa. Hal tersebut bisa segera kita ketahui karena politisi yang bertarung tersebut tidak mempunyai mental dan moral yang baik sebagai seorang politisi sejati. Sang politisi yang kalah selalu merasa tidak puas dan selanjutnya tradisi menggugat yang menang pun terjadi. Sebaliknya dalam pesta politik kita selalu mendengar isu seputar politik uang yang dilakukan kandidat politisi yang memenangkan kompetisi. Hal-hal tersebut semakin mempertegas kecenderungan politik pragmatis yang selalu menjadi orientasi para politisi. Komaruddin Hidayat lebih mempopulerkan gaya politik tersebut dengan istilah politik panjat pinang. Ia mengatakan: Kultur politik Indonesia persis tercermin dalam lomba panjat pinang yang amat digemari rakyat tiap memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Di sana tak ada pemenang sejati, karena konsep kemenangan hanyalah akibat kejatuhan yang lain dan itu pun dengan cara menginjak sesama teman sendiri. Pernyataan tersebut cukup menggambarkan bagaimana proses festival panggung politik kita yang masih saja belum jauh dari carut-marut. Walaupun pihak panwaslu melaporkan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan sukses, tetapi tidak bisa dipungkiri kita kerap mendengar sentilan miring kecurangan dan politik uang yang terjadi. Saya pun dalam hal ini tidak bermaksud menyalahkan pihak panwaslu atau panitia pemilu karena saya yakin mereka telah berusaha keras dalam menyukseskan setiap kegiatan pemilu. Yang menjadi titik tekan adalah bagaimana para kandidat yang bertanding untuk bersikap legowo dan etis dengan mempertimbangkan standar hati nurani: apakah yang dilakukan itu benar? Sisi-sisi negatif perpolitikan yang telah diungkapkan tersebut sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan atau bersikap pesimis terhadap dunia politik kita. Hal tersebut justru untuk mendiagnosa penyakit apa yang sedang terjadi dan mencari akar permasalahannya. Melihat realitas politik yang terjadi saat ini, tentu kita segera sadar akan urgensi penerapan etika politik. Etika politiklah yang mengarahkan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil (Paul Ricoer: 1990). Tujuan etika politik adalah untuk kritis terhadap praktek kekuasaan. Karena politik yang dijalankan tanpa etika akan selalu menimbulkan konflik dan berorientasi pada kemenangan dan kekuasaan bukan pada semangat untuk membangun bersama. Realitas di lapangan membuktikan politisi kita saat ini cenderung berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan sehingga menimbulkan gambaran politik yang pragmatis dan oportunis. Menurut hemat saya, gaya politik para politisi tersebut semakin memperburuk citra politik negeri ini. Mereka lebih mengutamakan bahasa ekonomi dan bahasa politik pragmatis dalam pergulatan politik tanah air. Bahasa politik pragmatis selalu bertanya, siapa yang menang? (who is winning?). Sedangkan bahasa ekonomi bertanya, di mana untungnya? (where is the bottom line?). (Yudi Latif: 2009) Apalagi saat ini genderang kompetisi kandidat kepala daerah sudah mulai ditabuh, maka kita harapkan masing-masing peserta kompetisi lebih beretika dalam menjalankan pesta politik tersebut. Kita mengharapkan para politisi kita berlomba menampilkan nuansa kampanye yang lebih edukatif, transparan dan harus sportifitas. Sudah seyogyanya para politisi beralih dari politik oportunis pragmatis ke politik etis. Tidak lagi menggunakan cara-cara miring untuk mencapai kemenangan serta berlomba menampilkan kualitas moral dan intelektual kandidat. Jika selama ini para politisi hanya menjual janji dan promosi, mulai saat ini “barang dagangan” harus diganti dengan menjual platform-platform (gagasan) dan program kerja nyata yang memihak kalangan grassroot. Ide-ide yang ditawarkan harus tidak mengabaikan konsep bagaimana membangun kebijakan publik yang tidak kontra dengan keinginan masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah jenuh akan perilaku penguasa yang seringkali berkoalisi dengan pengusaha. Apalagi di Propinsi Jawa Tengah ini yang tidak lama lagi akan menggelar hajatan politik, tentunya kalangan masyarakat mengharapkan akan tampilnya para kandidat calon pemimpin yang mampu menampilkan gagasan brilian, kompeten, professional, santun dan mempunyai moral yang baik. Dengan berlandaskan politik yang beretika tentunya tayangan festival pesta politik yang nantinya diselenggarakan mampu menjadi suatu tontonan yang memuaskan semua kalangan. Antara pihak yang menang dan yang kalah tidak terjadi ketegangan yang memicu konflik horizontal. Masing-masing pihak bisa bekerjasama dalam membangun Negeri tercinta ini. Hingga pada akhirnya secara langsung maupun tidak para politisi telah mewariskan pendidikan etika dalam politik. Membangun Demokrasi yang Bersih Kalau orang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui civil society, membangun demokrasi, bukanlah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik? Dalam situasi kacau, bukankah etika politik menjadi makin relevan? Pertama, betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja. Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Definisi etika politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain...; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan..., ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebassan atau disebut democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial). Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, membutuhkan perantara. Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif. Perantara itu bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warganegara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif. Realitas Politik Transaksional Sejak Indonesia memasuki era reformasi, banyak perubahan fundamental telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan dengan diterapkannya sistem check and balances (pengawasan dan kesamaan kedudukan) dalam menjalankan fungsi dan wewenang di antara lembaga eksekutif, legislatif dan judisial. Namun sayang pelaksanaan reformasi yang sejatinya bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan masih dihadang oleh kendala lemahnya moral oknum pejabat negara yang mudah tergoda oleh faktor uang untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Faktor uang menjadi dominan dan mengalahkan kepentingan lainnya karena pejabat publik yang sedang berkuasa memerlukan investasi politik yang cukup besar guna memenuhi ambisi melanggengkan kekuasaannya bagi masa depan suksesi agar tetap berada di lingkungan keluarganya. Di beberapa daerah sudah terjadi alih-kepemimpinan pucuk pimpinan yang berlangsung mulus hanya di antara satu lingkaran keluarga. Ternyata rakyat di daerah cukup permisif menyikapi fenomena dinasti kekuasaan ini terlepas dari faktor nonteknis yang memudahkan pengajuan calon-calon kepala daerah yang masih ada ikatan keluarga dekat dengan pejabat yang akan digantikannya. Fenomena jabatan kepala daerah memang termasuk paling banyak mendapat sorotan, bukan semata-mata karena berpeluang melahirkan dinasti politik, tetapi juga diakibatkan oleh disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya di tengah masa jabatan akibat seringkali orang nomor dua (wakil) berambisi merebut kursi nomor satu pada pilkada berikutnya. Guna mengeliminasi aspek peluang lahirnya kepala daerah yang berasal dari satu keluarga dan persaingan antara kepala daerah dan wakilnya, diperlukan amandemen konstitusi tentang susunan dan kedudukan (susduk) melalui niat yang tulus dalam pembahasan di lembaga legislatif tanpa ditunggangi kepentingan politik dan uang. Carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari manuver para politisi yang memiliki hak membuat undang-undang, baik atas inisiatif dewan sendiri maupun membahas rancangan konstitusi yang diajukan oleh pemerintah (eksekutif). Tawaran Solusi Politik yang Beretika Mengingat tantangan etika politik ke depan adalah, soal kemiskinan, ketidakpedulian, korupsi, kekerasan sosial, terutama terhadap perempuan, maka banyak strategi yang harus dilakukan:  Pertama, meretas etika politik itu sedini mungkin melalui lingkungan keluarga: membiasakan pola relasi yang seimbang antara dua jenis manusia, menghargai keberagaman, dan perbedaan pendapat, terutama sejak anak-anak masih kecil.  Ke dua, memperkuat lembaga-lembaga strategis seperti pemerintahan daerah hingga lembaga adat dan lembaga agama dengan mengintegrasikan etika politik di dalamnya, juga terhadap peraturan-peraturan internal partai politik baik AD/ART, program dan peraturan-peraturan partai lainnya.  Ke tiga, perlu memotivasi para mahasiswa untuk bersedia mengambil peran dalam kancah politik melalui sosialisasi, advokasi dan fasilitasi bagi kader politik mahasiswa, pematangan konsensus bersama untuk mewujudkan keadilan bersama.   Ke empat, yang lebih signifikan adalah, membangun proses penyadaran akan pentingnya etika politik dalam setiap lapisan masyarakat. Terakhir, ingatan sosial terhadap kekerasan di masa lalu membutuhkan pertanggungjawaban sebagai wujud dari sebuah etika politik, karena itu, perlu tindakan kongkrit seluruh instansi, terutama pemerintah dalam menyikapi situasi ini yang juga melibatkan semua komponen di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah politik yang beretika. Semoga. Wonosobo, 5 September 2014. * Drs. HM Abdul Kholiq, MAg, Dosen di Universitan Sains Al-Quran (UNSIQ), Wonosobo